BNN Kabupaten Sumbawa melalui Seksi P2M (Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat) melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa Tahun Anggaran 2023, Rabu (15/02/2023). Adapun tamu undangan dari Rapat Koordinasi ini berasal dari Kecamatan Lopok & Kecamatan Unteriwes serta dari Desa Pungkit & Desa Kerato yang terdiri dari Camat Lopok, Camat Unter Iwes, Kepala Desa Pungkit, Kepala Desa Kerato, Perwakilan BPD Desa Pungkit, Perwakilan BPD Desa Kerato, Pengurus Karang Taruna Desa Pungkit, Pengurus Karang Taruna Desa Kerato, Ketua PKK Desa Pungkit, dan Ketua PKK Desa Kerato.
Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Makan Olive Food Court tersebut turut mengundang 2 narasumber. Yaitu dari Bakesbangpol yang dihadiri langsung oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sumbawa, Rosmin Junaidi, S.Pt. dan Dinas PMD Kabupaten Sumbawa yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansory, MSE.
Acara dibuka secara langsung oleh Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, Hurri Nugroho, S.H., M.H. yang dalam sambutannya beliau menjelaskan terkait dengan penunjukan Desa Pungkit dan Desa Kerato sebagai desa BERSINAR. Selain itu juga dijelaskan pula bahwa permasalahan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba yang terpenting adalah kesadaran dari masyarakat. Penyalahgunaan narkoba itu seperti halnya teori ekonomi tentang supply & demand. Jadi ketika jumlah permintaan narkoba itu menurun, maka jumlah penawaran akan narkoba juga ikut menurun. Sehingga dengan terbentuknya Desa BERSINAR yang melibatkan langsung perangkat daerah serta pemerintah desa ini mampu menciptakan sebuah sistem pengawasan dan pencegahan terkait dengan bahaya peyalahgunaan narkoba dilingkungan desa.
Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari para narasumber. Narasumber pertama dari Kepala Bakesbangpol yang menyampaikan materi tentang peran Bakesbangpol dalam memfasilitasi Program P4GN di Kab. Sumbawa. Selanjutnya narasumber kedua dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan Anggaran Desa.
